KBRN, Gorontalo: Pemerintah Provinsi Gorontalo merintis ekosistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen melindungi pekerja rentan. Program ini digagas untuk mempercepat capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ), sekaligus mencegah lahirnya keluarga miskin baru akibat kehilangan penghasilan utama.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) finalisasi strategi UCJ yang digelar Jumat (25/7/2025), Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen proteksi ekonomi keluarga. Ia menyebut bahwa kematian atau kehilangan pekerjaan kepala keluarga sering kali menjadi pemicu baru munculnya kemiskinan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu menyampaikan langkah awal program ini dimulai dengan perlindungan terhadap 500 nelayan melalui Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Tak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo juga akan memberikan jaminan sosial kepada 3.966 pekerja rentan lainnya di sektor informal dan pedesaan.
“Program ini menjadi strategi terpadu antara Pemprov Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota untuk menutup selisih target UCJ sebanyak 88.753 jiwa. Seluruh elemen masyarakat seperti pengurus koperasi, imam masjid, dan pekerja desa akan dilibatkan dalam upaya memperluas cakupan peserta jaminan sosial,” ucap Wardoyo Mansur Pongoliu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, mengapresiasi inisiatif ini sebagai wujud nyata negara hadir. Ia menyatakan BPJS akan mendukung penuh dengan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan sosial.
“Kami berharap semakin banyak pekerja rentan di Gorontalo yang terlindungi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan keluarganya pun merasa aman," kata Widhi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh pekerja di sektor rentan dapat bekerja dengan rasa aman. Ekosistem perlindungan sosial ketenagakerjaan ini diyakini akan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan daerah.
