KBRN Gorontalo, DPRD Kabupaten Bone Bolango menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan sosial masyarakat. Melalui rapat koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, para legislator sepakat mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) mereka untuk membayar iuran jaminan sosial bagi ribuan pekerja rentan di daerah tersebut. Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat kecil yang bekerja tanpa perlindungan formal. Di tengah tantangan ekonomi, keputusan DPRD Bone Bolango dipandang sebagai terobosan yang berorientasi pada kemanusiaan, bukan sekadar kebijakan administratif.

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, menegaskan keputusan itu berangkat dari kebutuhan riil masyarakat yang mereka temui selama reses.

“Kita siap merealisasikan kebutuhan masyarakat, tidak hanya di bidang infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga jaminan sosial. Lewat dana Pokir ini, kami ingin memastikan para pekerja rentan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Faisal saat rapat di Rumah Makan Meranti, Senin (29/9/2025).

Dari hasil kesepakatan tersebut, tiga pimpinan DPRD akan menanggung iuran bagi masing-masing 1.500 pekerja rentan, sedangkan 22 anggota DPRD lainnya akan menanggung minimal 500 pekerja per orang. Kebijakan ini diperkirakan menjangkau ribuan pekerja yang selama ini hidup tanpa perlindungan sosial.

“Kita DPRD Bone Bolango peduli pekerja, tapi kami juga berharap BPJS terus meningkatkan layanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD, Zainudin Pedro Bau, menyatakan langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi.

“Kami ingin memberi contoh. Semoga langkah ini menginspirasi seluruh pemberi kerja di Bone Bolango untuk ikut melindungi para pekerjanya,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengajak seluruh pihak berpartisipasi melalui Gerakan Nasional Lingkaran gerakan kolaboratif agar perusahaan menyalurkan dana CSR untuk membayar iuran BPJS bagi pekerja informal seperti pedagang, sopir, dan asisten rumah tangga.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang, memberi apresiasi atas inisiatif DPRD Bone Bolango. Menurutnya, langkah ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam memperluas perlindungan sosial.

“Ini bisa jadi percontohan nasional. Dengan dana Pokir, DPRD membantu ribuan pekerja rentan agar terlindungi. Terima kasih untuk inspirasi dan kepeduliannya,” kata Sanco.

Inisiatif DPRD Bone Bolango ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial bisa tumbuh dari kebijakan lokal. Dengan semangat gotong royong dan dukungan lintas lembaga, Bone Bolango menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja bukan sekadar cita-cita, tetapi tanggung jawab nyata yang diwujudkan melalui tindakan bersama.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. © 2025, Copyright RRI.co.id.